Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan
DOI:
https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.155Keywords:
Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Presiden, Hukum Tata Negara KomparatifAbstract
Penelitian ini mengkaji perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem checks and balances, khususnya dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, kewenangan pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, sementara di Korea Selatan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan dan Constitutional Court Act. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal prosedur, syarat, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Indonesia menerapkan sistem impeachment melalui DPR dan MPR dengan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memutus dugaan pelanggaran hukum, sedangkan Korea Selatan memberikan kewenangan langsung kepada Constitutional Court untuk memutus pemberhentian presiden. Efektivitas pengawasan konstitusional di kedua negara bergantung pada independensi lembaga dan mekanisme prosedural yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum tata negara komparatif dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan konstitusional di Indonesia.
References
Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. “Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan.” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 28, 2021): 211. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453.
Alim, Fatahilla. “Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden,” n.d.
Ambo, Imron. “RECONSTRUCTION OF THE FUNCTIONS AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC INDONESIA ON THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM,” n.d.
Andini, Mutiara Nefa, Ghania Khalisa Ridev, and Pipi Susanti. “PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM” 12, no. 8 (2025).
Anfal Kurniawan and Martitah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia Dan Republik Federal Jerman.” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 3, no. 2 (May 22, 2025): 313–36. https://doi.org/10.14421/cmbb8182.
Dewi, Virna. “IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Jurnal Hukum Legalita 4, no. 1 (July 20, 2022): 55–74. https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550.
Dinarta, Diki, and Irwandi Irwandi. “ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” Limbago: Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (June 30, 2021): 307–24. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394.
Hariansah, Syafri. “Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code.” Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities 1, no. 1 (September 28, 2018): 36–45. https://doi.org/10.33019/berumpun.v1i1.10.
Mujiburohman, Dian Aries. “Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945,” n.d.
Prayitno, Herman Bastiaji. “Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri.” Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8, no. 2 (December 30, 2021): 202. https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16799.
Rindiani, Anis, Eko Riyadi, and Rahmiati Ranti Pawari. “Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (July 4, 2023): 28–41. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374.
Robuwan, Rahmat, and Muhamad Aziz Zulkifli. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang” 03 (2024).
Sanusi, Uci. “Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 7, no. 2 (November 30, 2018). https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042.
Saputra, Eko. “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/201,” n.d.
Vanessa Wijaya, Alvina, and Catherine Carisa Khovin. “PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM IMPEACHMENT SERTA PERBEDAAN TATA CARA IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.” Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 1 (January 21, 2021): 161–71. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.157.
Wastia, Ryan Muthiara. “MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (June 3, 2019): 237. https://doi.org/10.22146/jmh.39068.
Yaqin, Muhammad Ainul. “Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.),” n.d.
Yasin, Rahmat. “PEMAKZULAN KEPALA DAERAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor,” n.d.
Yuliana, Sri. “PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (June 29, 2022): 41–62. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Enggar Rizki Andika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2022 Jurnal Fakta Hukum
